Bupati Fery Insani dalam paparannya menyampaikan berbagai capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama.
“Kami menjalankan seluruh urusan pemerintahan, mulai dari pelayanan dasar hingga fungsi penunjang, sesuai kewenangan daerah,” jelasnya.
Capaian yang disampaikan cukup signifikan. Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meningkat menjadi 3,1096. Indeks pelayanan minimal mencapai 96,25 dengan kategori tuntas utama. Reformasi birokrasi melonjak ke kategori A- dengan nilai 80,74.
Indeks kepuasan masyarakat pun mengalami kenaikan menjadi 86,56. Sementara sistem pemerintahan berbasis elektronik turut membaik, dari 2,80 menjadi 3,00. Opini laporan keuangan daerah tetap mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, di balik capaian tersebut, DPRD tidak serta-merta berpuas diri.
“Angka ini bagus, tapi implementasinya harus terus dikawal,” ujar salah satu anggota dewan kepada awak media usai rapat.
LKPJ ini selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh DPRD untuk melahirkan rekomendasi—baik berupa saran, kritik, maupun koreksi—sebagai bahan perbaikan ke depan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari laporan, tetapi dari seberapa nyata perubahan itu dirasakan oleh masyarakat.
