Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menegaskan bahwa capaian tahap pertama ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan.
“Sejak awal Oktober kita sudah mulai menyiapkan semuanya. Kondisinya tidak mudah—RTRW belum selesai, RPJMD belum disusun, dan di akhir tahun kita dihadapkan pada penetapan APBD. Bahkan tahun ini kita tidak menerima transfer dana dari pusat. Tapi kita tetap bergerak,” ungkapnya.
Menurut Prof. Saparudin, Pemkot Pangkalpinang bersama jajaran aktif melakukan audiensi ke kementerian serta bekerja keras memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Upaya tersebut membuahkan hasil, dengan capaian BSPS tahap pertama 2026 yang melonjak signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya berkisar 50 unit.
“Alhamdulillah, tahun ini tahap pertama sudah mencapai 131 unit. Ini bukti kerja bersama dan semangat gotong royong. Peran lurah sangat strategis karena mereka yang paling memahami kondisi rumah warganya,” tegasnya.
Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah untuk fokus mengejar sisa alokasi 169 unit agar dapat segera direalisasikan. Menurutnya, program perumahan tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain program BSPS, Pemkot Pangkalpinang juga masih mengusulkan pembangunan rumah susun kepada pemerintah pusat. Namun rencana tersebut belum dipublikasikan secara luas karena masih dalam tahap proses dan menunggu kepastian.
“Kita sampaikan yang sudah pasti saja. Target kita, jika ritmenya konsisten, dalam dua sampai tiga tahun ke depan penanganan rumah tidak layak huni bisa tuntas. Kita tidak mau bekerja mepet waktu. Agustus nanti sudah harus mulai ancang-ancang untuk 2027,” pungkasnya.
