Imam Wahyudi menangkap hal itu sebagai kebutuhan mendesak.
“Daerah harus tahu batasnya, tapi juga harus cerdas membaca ruang yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kita hanya mengatur tambang, tapi membiarkan penambang tetap lemah di pasar,” tegasnya.
Di sinilah celah kebijakan mulai terbuka. BAPPEBTI memberi sinyal bahwa Ranperda dapat mendorong hasil timah rakyat masuk ke sistem perdagangan resmi dan membuka akses ke bursa timah dalam negeri.
Langkah ini bukan sekadar administratif, tetapi strategis—untuk menciptakan transparansi harga dan memutus dominasi tengkulak.
Diskusi pun berkembang dinamis. Maryam mempertanyakan harga yang belum berpihak, Mulyadi mengulik pengawasan dalam Ranperda, sementara Johan dan Agung menyoroti pentingnya digitalisasi dan sinergi antar lembaga.
Dari dialog itu, satu kesimpulan menguat: masalah timah bukan hanya soal tambang, tapi soal sistem. Dan keadilan bagi penambang tidak lahir dari lubang tambang, melainkan dari meja perdagangan yang transparan dan berpihak.
