Imam Wahyudi dan Tim Cari Formula Ranperda Timah di BAPPEBTI: Dari Tambang ke Meja Perdagangan (P/E: Yosua.Asw)
JAKARTA, LIPUTANSATU. COM, — Ada kegelisahan yang dibawa DPRD Bangka Belitung ke ibu kota: bagaimana memastikan timah rakyat tak hanya legal ditambang, tetapi juga adil saat dijual. Kegelisahan itu mengantar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel, di bawah komando Imam Wahyudi, bertemu langsung dengan BAPPEBTI di Kementerian Perdagangan, Kamis (26/3).
Didampingi Wakil Ketua Musani dan sejumlah anggota, rombongan hadir untuk menguji sekaligus memperkaya substansi Ranperda Pengelolaan Pertambangan Mineral (P2M). Mereka tidak ingin regulasi lahir setengah jalan—kuat di hulu, tapi lemah di hilir.
Pertemuan dengan Kepala Biro PBK, Ima, menjadi titik terang. Dalam penjelasannya, Ima menegaskan batas tegas kewenangan lembaganya.
“Kami tidak masuk ke wilayah tambang atau tata niaga fisik. Peran BAPPEBTI ada ketika timah sudah menjadi komoditas perdagangan berjangka—di situlah kami mengatur, mengawasi, dan memastikan standar berjalan,” jelasnya.
Penegasan itu menjadi alarm bagi arah Ranperda. Selama ini, pendekatan regulasi kerap berhenti di wilayah izin dan aktivitas tambang, tanpa menyentuh persoalan paling mendasar: harga dan rantai distribusi.
