Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami meminta adanya diskresi khusus dari pemerintah pusat agar persoalan pertambangan timah di Belitung segera memperoleh solusi. Harapan kami, aspirasi ini dapat sampai kepada Bapak Presiden sehingga masyarakat memperoleh kepastian, karena yang dipertaruhkan adalah roda ekonomi rakyat,” ujarnya.
Selain persoalan RKAB, rombongan juga memaparkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang kini dirasakan masyarakat, mulai dari menurunnya produktivitas penambang rakyat, melemahnya sektor usaha kecil, hingga berkurangnya kesempatan kerja yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.
Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Babel bersama pemerintah daerah. Ia mengapresiasi langkah yang ditempuh melalui dialog dan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya membangun solusi yang konstruktif.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari langkah konkret pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi sektor pertambangan timah di Belitung, sehingga roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan kesejahteraan warga perlahan pulih.
