Ia berharap, forum ini mampu melahirkan rumusan kebijakan yang tidak hanya solutif, tetapi juga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Bangka Tengah.
Dukungan terhadap penyusunan RIPPM juga disampaikan Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam melalui Staf Ahli Perekonomian dan Keuangan Tamimi.
Menurutnya, RIPPM menjadi dokumen penting dalam memperkuat kolaborasi pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemda Bangka Tengah mendukung penuh penyusunan RIPPM ini. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi demi menghasilkan dokumen yang realistis dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan ESDM Provinsi Bangka Belitung Agung Pranolo menilai forum tersebut sangat penting untuk memetakan kebutuhan masyarakat sekitar tambang, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi warga.
Dalam pembaruan RIPPM ini, enam pilar utama menjadi fokus pembahasan, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, lingkungan hidup, dan infrastruktur.
Tak hanya itu, sejumlah program prioritas turut dibahas, termasuk pengembangan program Desa Biru di Desa Kurau, Koba, dan Lubuk Besar yang diarahkan pada pengembangan budidaya perikanan sebagai penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Melalui forum ini, PT TIMAH dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berharap lahir kebijakan pemberdayaan yang tidak hanya terarah dan berkelanjutan, tetapi juga mampu menjadi jawaban atas kebutuhan riil masyarakat di kawasan tambang.
