Pelayanan publik ikut terdongkrak, dibuktikan dengan penghargaan SPM terbaik dari Kementerian Dalam Negeri—sebuah indikator meningkatnya kualitas layanan dasar.
Di sisi lain, transformasi digital menjadi tulang punggung baru pemerintahan. Masuknya Babel dalam tiga besar IMDI 2025 menunjukkan kesiapan daerah menghadapi era digital.
“Ke depan, pelayanan tidak boleh lambat. Semua harus cepat, tepat, dan transparan,” ujar Hidayat.
Langkah konkret pun terlihat dengan terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber di seluruh kabupaten/kota—sebuah upaya menjaga keamanan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Tak hanya itu, pembangunan sektor sosial dan ekonomi juga menunjukkan arah yang lebih inklusif. Predikat Provinsi Layak Anak, implementasi Kawasan Tanpa Rokok, serta pertumbuhan ekonomi nonpertambangan menjadi indikator perubahan yang mulai terasa.
Namun, Hidayat tidak menutup mata terhadap tantangan.
“Kita masih punya pekerjaan besar. Ketimpangan, kualitas layanan, dan daya saing daerah harus terus kita perbaiki,” ujarnya jujur.
Ia pun mengajak DPRD dan seluruh elemen untuk memperkuat kolaborasi.
“Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri. Semua butuh kerja bersama, butuh komitmen bersama,” tegasnya.
Di akhir penyampaian, Hidayat Arsani menegaskan arah ke depan: pemerintahan yang kuat, keuangan daerah yang sehat, dan pembangunan yang adil.
“Kita ingin memastikan, tidak ada masyarakat yang tertinggal. Pembangunan harus dirasakan semua, bukan sebagian,” tutupnya dengan penuh keyakinan.
