Bupati Fery Insani kemudian memaparkan gambaran umum pelaksanaan anggaran 2025, termasuk SiLPA. Ia menyebut LKPJ sebagai instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berupaya menjalankan seluruh urusan pemerintahan—baik pelayanan dasar, non-dasar, maupun fungsi penunjang—secara optimal,” jelasnya.
Sejumlah capaian pun disampaikan. Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meningkat menjadi 3,1096. Indeks pelayanan minimal mencapai 96,25. Reformasi birokrasi naik signifikan ke kategori A- dengan nilai 80,74.
Indeks kepuasan masyarakat juga meningkat menjadi 86,56, sementara sistem pemerintahan berbasis elektronik membaik dari 2,80 menjadi 3,00. Opini laporan keuangan daerah tetap berada pada level tertinggi: Wajar Tanpa Pengecualian.
Namun, bagi DPRD, angka bukan segalanya.
LKPJ ini akan dibedah lebih dalam. Setiap capaian akan diuji, setiap kekurangan akan dicatat. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya statistik—melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perubahan.
Dan dari ruang paripurna itu, arah perbaikan ke depan mulai ditentukan.
