“Tidak sedikit persoalan di masyarakat yang sebenarnya dapat diselesaikan sejak awal melalui pendampingan dan mediasi, namun terkadang persoalan ini berkembang menjadi konflik karena kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian hukum yang tepat,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran Posbankum juga menjadi jawaban atas kesenjangan akses hukum yang selama ini dirasakan masyarakat desa akibat keterbatasan biaya maupun jauhnya jangkauan pelayanan hukum formal.
Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menekankan bahwa Posbankum harus menjadi sarana keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Menurutnya, kehadiran kepala desa, lurah, dan paralegal sebagai juru damai akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial tanpa harus selalu berujung di meja pengadilan.
“Dengan kita menghadirkan Posbankum, ada paralegal, kepala desa, dan lurah yang menjadi hakim serta juru damai akan memangkas kendala geografis warga dalam mencari keadilan,” jelas Supratman.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi seluruh kepala daerah agar Posbankum benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menjaga persatuan sosial di tengah kehidupan masyarakat.
“Apabila penyelesaian yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan proses mediasi itu akan semakin baik dan akan menjaga serta memperkuat kohesi sosial yang sudah ada,” pungkasnya.
