Hatamar menilai komunikasi yang intensif antara masyarakat, PT TIMAH, pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam meredam kesalahpahaman.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan maupun tata kelola pertambangan sehingga tidak muncul ruang kosong yang mudah diisi informasi yang keliru.
“Jadi sebaiknya memang harus ada pembahasan antara PT TIMAH dan masyarakat. Tentu ada pembahasan yang dibawa dari pusat dan PT TIMAH itu sendiri, sehingga masyarakat dapat menerima penjelasan yang lebih jelas,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan dialog sebagai jembatan antara kebijakan dan realitas di lapangan.
Sebab ketika masyarakat tidak memahami arah sebuah kebijakan, kecurigaan mudah tumbuh. Sebaliknya, ketika perusahaan dan pemerintah membuka ruang komunikasi, persoalan memiliki peluang lebih besar untuk diselesaikan tanpa konflik.
Hatamar juga mengingatkan bahwa pengelolaan timah tidak boleh hanya mengejar manfaat ekonomi.
Lingkungan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam. Pertambangan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar kekayaan yang dinikmati hari ini tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.
“Perlu duduk bersama dan membudayakan dialog serta musyawarah untuk kemaslahatan bersama, dengan tetap menjaga lingkungan,” tutupnya.
Pada akhirnya, timah adalah kekayaan bumi Babel. Tetapi bagaimana kekayaan itu dikelola akan menentukan apakah ia menjadi jalan menuju kesejahteraan atau justru bara yang membakar persaudaraan.
Dan di tengah perbedaan kepentingan, MUI Babel memilih mengingatkan satu hal: jangan selesaikan persoalan dengan memperbesar pertentangan. Duduklah bersama, bicara dengan kepala dingin, dan cari jalan yang membawa kemaslahatan.
