Saparudin juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam memutus mata rantai korupsi. Menurutnya, praktik suap dan penyimpangan tidak akan tumbuh tanpa adanya kesempatan yang diberikan oleh publik sendiri.
Ia meminta masyarakat tidak tergoda mencari jalan pintas saat mengurus layanan pemerintahan.
“Kita mengharapkan kepada masyarakat jangan memberikan peluang. Karena korupsi itu bisa dari ASN-nya, bisa juga masyarakat. Mengurus izin dan sebagainya, masyarakat jangan memberi celah,” katanya.
Di tengah komitmen memperkuat integritas itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapat kabar positif. Berdasarkan monitoring KPK, Kota Pangkalpinang saat ini berada di posisi terbaik untuk kategori kabupaten/kota se-Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan antikorupsi.
Bagi Saparudin, capaian tersebut bukan alasan untuk berbangga diri, melainkan cambuk agar seluruh jajaran pemerintahan semakin disiplin menjaga kepercayaan masyarakat.
“Alhamdulillah, dari monitoring KPK, kita sekarang berada di posisi yang terbaik di Kepulauan Bangka Belitung untuk kabupaten/kota,” ungkapnya.
Ia memastikan, langkah penguatan budaya antikorupsi akan terus diperluas, baik di kalangan pejabat maupun ASN, agar tata kelola pemerintahan yang bersih benar-benar menjadi budaya, bukan sekadar slogan.
“Kita berupaya mempertahankan ini dan tentu menguatkan kegiatan antikorupsi, baik di kalangan pejabat maupun ASN di Pemerintah Kota Pangkalpinang,” pungkasnya.
