“Kalau alur lancar, semua diuntungkan. Nelayan jalan, penambang juga bisa kerja dengan baik,” ujarnya.
Di tengah aktivitas tersebut, kepolisian hadir sebagai penyeimbang. Kabag Ops Polres Bangka, AKP Astrian Tomi, memastikan bahwa seluruh kegiatan telah melalui pengecekan dan dinyatakan sesuai aturan.
“Legal, masuk wilayah IUP PT TIMAH, ada pengawasan dan dokumen lengkap,” tegasnya.
Namun lebih dari sekadar legalitas, aparat juga menyoroti pentingnya menjaga harmoni. Aktivitas ekonomi tidak boleh menggerus hak masyarakat, apalagi nelayan yang telah lama menggantungkan hidup di kawasan itu.
“Kami akan terus awasi. Jangan sampai ada pelanggaran atau aktivitas di luar izin,” katanya.
Dari pengerukan ini, yang muncul bukan hanya jalur air yang kembali terbuka. Lebih dari itu, lahir kesadaran bahwa pembangunan tak harus mengorbankan—ia bisa dirajut bersama, selama ada kemauan untuk saling memahami.
