Menurut Eddy, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Masih ada OPD yang menyisakan anggaran cukup besar. Ini menjadi evaluasi bersama agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga terus mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN. Jika belum terealisasi, pemerintah provinsi diminta menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan.
Di penghujung keterangannya, Eddy menyinggung isu strategis sektor pertambangan timah yang masih menjadi perhatian masyarakat Bangka Belitung. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat kewenangan daerah melalui skema PPR dan IPR, sehingga pengelolaan pertambangan rakyat ke depan diharapkan semakin tertata, legal, dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Proses koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan. Harapan kami, penguatan kewenangan melalui skema PPR dan IPR dapat segera terwujud demi mendukung tata kelola pertambangan yang lebih baik,” pungkasnya.
