“Tugas mereka itu dari mikro sampai menengah. Sementara kalau usaha besar, itu ada petugas khusus dari BPS. Kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi sebelumnya, sehingga tinggal menjalankan proses pendataan berdasarkan KBLI,” jelas Dewi.
Keunikan pelaksanaan sensus kali ini juga terlihat dari keterlibatan kalangan akademisi. BPS menggandeng sejumlah perguruan tinggi di Pangkalpinang untuk melibatkan mahasiswa sebagai petugas lapangan. Langkah ini tidak hanya membantu proses pendataan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi generasi muda mengenai dunia statistik dan ekonomi.
“Ada mahasiswa yang kita libatkan. Mereka mendapat dispensasi dari pihak perguruan tinggi,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas tugas yang diemban, para petugas akan menerima honor sekitar Rp14 juta selama masa kontrak kerja 2,5 bulan.
“Tadi kisaran Rp14 juta untuk 2 bulan setengah,” ungkap Dewi.
Bagi BPS, sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pengumpulan angka. Di balik setiap data yang dicatat, terdapat cerita tentang usaha kecil yang bertahan, pelaku UMKM yang berkembang, dan dinamika ekonomi masyarakat yang terus bergerak. Karena itulah, akurasi dan profesionalisme para petugas menjadi kunci untuk menghadirkan gambaran ekonomi Pangkalpinang yang sesungguhnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap dapat menghasilkan data yang kredibel dan berkualitas, sehingga setiap kebijakan yang lahir nantinya benar-benar berangkat dari kondisi riil yang terjadi di lapangan.
