Untuk mengatasi kompleksitas ini, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pendataan yang akurat namun sensitif secara sosial, misalnya verifikasi lapangan yang bersifat privasi, dan pendampingan sosial bagi penerima, sehingga tujuan akurasi data dapat tercapai tanpa menimbulkan pergesekan, stigma, atau kehilangan martabat warga. Dengan pendekatan ini, kebijakan dengan tujuan meningkatkan akuraasi penerima bansos yang dapat tetap efektif secara administratif sekaligus lebih manusiawi dalam konteks sosial.
Opini By : Muhammad Hugen alumni Sosiologi Universitas Bangka Belitung
