Kebijakan pemerintah dalam menempelkan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” pada rumah penerima bantuan sosial memunculkan perdebatan hangat di ruang publik. Secara normatif, niat awal kebijakan pemasangan stiker tersebut untuk memastikan bansos tepat sasaran karna adanya masyarakat yang dinilai mampu namun tetap ingin menerima bantuan sosial. Dalam hal ini Pemerintah, melalui Dinas Sosial, berupaya menciptakan mekanisme kontrol sosial yang membuat penerima bantuan lebih transparan dan akurat. Dengan adanya tanda visual di rumah penerima, diharapkan masyarakat ikut berperan dalam pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran bantuan. Bahkan, dalam praktiknya, terdapat tidak sedikit warga yang memilih mengundurkan diri dari daftar penerima karena enggan dicap sebagai keluarga miskin ataupun merasa mampu. Dalam kerangka administratif, kebijakan ini tampak berhasil mendorong kejujuran sosial.
Namun, di balik niat baik tersebut, kebijakan ini menciptakan realitas sosial yang lebih kompleks. Rumah yang ditempeli stiker berubah menjadi ruang yang terbaca secara sosial, dalam artian ia bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi simbol status ekonomi yang dapat dibaca oleh siapa pun yang melintas. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa kemiskinan tidak lagi tersembunyi di balik data statistik, melainkan hadir secara kasatmata dalam bentuk tanda. Dalam perspektif sosiologi, ini merupakan proses labelling, di mana individu atau kelompok diberi identitas tertentu yang kemudian membentuk cara pandang masyarakat terhadap mereka. Stiker itu menjadi media simbolik yang lebih menegaskan siapa yang “kurang” dan siapa yang “lebih” dalam tatanan sosial sehari-hari dibandingkan siapa yang “layak” dan siapa yang “tidak layak”.
Meskipun kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” secara langsung mendorong kejujuran sosial dan transparansi penyaluran bantuan, kebijakan ini menuai kritik tajam dari perspektif kemanusiaan dan sosial. Masyarakat menilai stiker tersebut tidak manusiawi, karena menandai individu dan keluarga secara publik, yang berpotensi menurunkan martabat dan menciptakan stigma sosial. Di sisi lain, ini juga bentuk antisipasi pemerintah terhadap beberapa oknum di dalam masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menginginkan bantuan tersebut sehingga menimbulkan dilema kebijakan yang dalam hal ini menyoroti kesenjangan moral dan etika sosial, di mana kejujuran individu berinteraksi dengan tekanan kebutuhan ekonomi.
