Namun, Yusril mengingatkan bahwa percepatan proses hukum harus dibarengi dengan komitmen menjaga independensi aparat penegak hukum. Apalagi, tersangka merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung sehingga potensi konflik kepentingan menjadi perhatian masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dari media, DPR, akademisi, pegiat antikorupsi, hingga masyarakat dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga integritas proses tersebut.
Banyak kalangan melihat perbedaan pandangan Mahfud dan Yusril sesungguhnya saling melengkapi. Mahfud mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum, sedangkan Yusril menyoroti efektivitas penyelesaian perkara dengan tetap menjunjung independensi.
Di tengah polemik itu, fokus publik perlahan bergeser. Bukan lagi semata-mata memperdebatkan siapa yang berwenang menangani perkara, melainkan bagaimana seluruh proses pembuktian dilakukan secara adil, objektif, dan terbuka di hadapan hukum.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menguji nasib hukum seorang mantan pejabat tinggi. Lebih dari itu, kasus tersebut menjadi cermin bagi institusi penegak hukum dalam membuktikan bahwa prinsip equality before the law benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga keadilan tidak hanya diputuskan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.
