Jangan Korbankan Nasib Pekerja, IKT Desak Revisi Zonasi Laut Babel Dibahas dengan Dialog (E: Yosua.Asw)
PANGKALPINANG, LIPUTANSATU.COM, – Penataan wilayah pesisir Bangka Belitung tidak boleh hanya berbicara tentang batas kawasan dan kepentingan sektoral. Di balik perubahan zonasi, ada ribuan pekerja dan keluarga yang nasib ekonominya ikut dipertaruhkan.
Itulah pesan yang disampaikan Ikatan Karyawan Timah (IKT) menyikapi keputusan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunda pengesahan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
IKT meminta pembahasan ulang regulasi tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perwakilan karyawan dan pekerja PT TIMAH (Persero) Tbk. Mereka menilai kelompok pekerja harus mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi karena menjadi salah satu pihak yang berpotensi terdampak langsung oleh perubahan kebijakan.
Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, mengatakan keberlangsungan operasional PT TIMAH memiliki hubungan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
Bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja alih daya, keluarga karyawan, serta pelaku usaha yang selama ini menjadi bagian dari rantai ekonomi pertambangan.
“Pada pembahasan ulang nanti, kami meminta suara karyawan dan pekerja ikut didengar. Ada ribuan karyawan dan pekerja beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan yang sah atau legal. Jika ada perubahan zonasi, harus disiapkan skema transisi yang adil agar tidak ada yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak,” tegas Riki.
Menurutnya, salah satu persoalan penting yang harus menjadi perhatian adalah kepastian terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang telah memiliki dasar legalitas.
Ia menjelaskan, penetapan wilayah IUP melalui tahapan panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari proses pengusulan, kajian, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan izin oleh pemerintah.
Karena itu, perubahan zonasi yang bersinggungan dengan wilayah IUP eksisting tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Aspek hukum, status kawasan, proses perizinan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha harus menjadi bahan pertimbangan.
IKT tetap mengakui adanya kawasan yang memiliki pembatasan berdasarkan regulasi, termasuk kawasan hutan lindung. Namun, penataan wilayah lainnya juga harus mengacu pada kepastian hukum dan ketentuan yang berlaku.
