“Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja,” ujar Riki.
Lebih jauh, IKT mengingatkan bahwa persoalan zonasi bukan hanya menyangkut keberadaan izin, melainkan juga masa depan industri timah di Bangka Belitung.
Wilayah IUP yang diusulkan mengalami perubahan dinilai memiliki potensi cadangan timah yang strategis untuk menopang produksi dan kesinambungan usaha PT TIMAH. Potensi tersebut perlu diperhitungkan dalam proses penyusunan kebijakan agar keberlanjutan industri tidak terabaikan.
Sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia, timah memiliki nilai ekonomi penting, baik bagi industri nasional maupun rantai pasok global. Namun, kepentingan pertambangan juga tidak boleh mengesampingkan perlindungan masyarakat pesisir dan keberlanjutan sektor perikanan.
IKT karena itu mengajak seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi. Perbedaan pandangan antara sektor pertambangan dan perikanan seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi, bukan menjadi sumber konflik baru.
Di sisi lain, IKT menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan mencegah praktik pertambangan ilegal.
“Kami tidak menginginkan adanya pertambangan ilegal. Karena itu, tata kelola pertambangan harus terus diperbaiki. Penataan zonasi juga perlu dilakukan secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan legal,” lanjutnya.
IKT berharap revisi RZWP3K dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan berimbang. Kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian, keberlanjutan industri pertambangan, serta kelestarian wilayah pesisir harus berjalan beriringan.
Bagi IKT, penataan ruang tidak boleh berhenti pada keputusan administratif. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Sebab, di balik setiap garis zonasi yang ditetapkan, ada kehidupan masyarakat, masa depan pekerja, dan keberlanjutan ekonomi Bangka Belitung yang harus ikut diperhitungkan.
