KI Babel Tak Ingin Sekadar Mengadili Sengketa, Bidik Transparansi Jadi Budaya Pemerintahan (P/E: Opik.Asw)
PANGKALPINANG, LIPUTANSATU.COM, — Keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, transparansi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semangat inilah yang mulai dibangun Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) melalui penguatan kelembagaan dan kolaborasi strategis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel.
Langkah tersebut ditandai dengan audiensi KI Babel ke Kantor Diskominfo Babel, Senin (9/11/2026), pukul 14.00 WIB. Rombongan diterima langsung Kepala Diskominfo Babel, Eko Sentosa, didampingi Sekretaris Dinas Dina, Sekretaris KI Babel Ahmad Sirajudin, serta jajaran Diskominfo di Ruang Rapat Diskominfo Babel.
Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi antarlembaga. Audiensi menjadi momentum bagi kepengurusan KI Babel periode 2026–2030 untuk memperkenalkan jajaran komisioner sekaligus menyampaikan arah, agenda, dan target penguatan lembaga ke depan.
Ketua KI Babel, Edy Yusmanto, SE memperkenalkan empat anggota komisioner yang akan mengemban tugas bersama dirinya, yakni Rudi Satriadi, SE sebagai Wakil Ketua, Aswandi, ST, MM sebagai Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKOP), Nova Rebina Tarigan, SH sebagai Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI), serta Luksin Siagian, SE sebagai Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola.
Dalam audiensi tersebut, KI Babel menegaskan bahwa periode kepengurusan baru harus diikuti pembenahan sistem kerja, penguatan fungsi setiap bidang, serta perluasan jangkauan edukasi keterbukaan informasi kepada masyarakat dan badan publik.
Luksin: Kelembagaan Harus Tertata, Kerja Harus Terukur
Komisioner Luksin Siagian yang mengemban Bidang Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola menekankan pentingnya membangun fondasi organisasi yang kuat.
Menurutnya, penataan kelembagaan harus menjadi langkah awal agar seluruh tugas dan fungsi KI Babel berjalan dengan sistem kerja yang jelas. Karena itu, KI Babel akan menyusun panduan kerja kelembagaan sebagai pedoman bagi komisioner dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Dengan tata kelola yang tertib, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme kerja yang terukur, KI Babel diharapkan mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara lebih terarah dan profesional.
Aswandi: SEKOP Harus Booming, Keterbukaan Informasi Harus Menggema
Sementara itu, Komisioner Aswandi menegaskan bahwa Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKOP) harus tampil lebih aktif dan memiliki gaung yang luas.
