Baginya, keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dikenal oleh kalangan birokrasi. Masyarakat harus memahami haknya untuk memperoleh informasi, sementara badan publik wajib membangun kesadaran bahwa transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, SEKOP diarahkan untuk bergerak lebih proaktif melalui sosialisasi, edukasi, komunikasi publik, dan berbagai program yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai wilayah di Bangka Belitung.
Targetnya jelas: keterbukaan informasi tidak hanya menjadi pembicaraan di ruang rapat, tetapi benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Nova: PSI Jangan Hanya Menunggu Sengketa
Di sisi lain, Komisioner Nova Rebina Tarigan menyoroti pentingnya penguatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI).
Ia berharap bidang tersebut tidak hanya bergerak ketika permohonan penyelesaian sengketa masuk. Lebih dari itu, PSI harus membangun pola kerja yang proaktif dan berkelanjutan melalui koordinasi, pemantauan, serta upaya pencegahan agar persoalan keterbukaan informasi dapat diminimalkan sejak awal.
Dengan demikian, keberadaan KI Babel tidak semata-mata dipandang sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong badan publik agar semakin patuh terhadap prinsip keterbukaan.
Anggaran Memadai, Program Jangan Berhenti di Atas Kertas
Selain membahas arah kelembagaan dan program kerja, KI Babel turut menyampaikan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
Ketersediaan anggaran yang proporsional menjadi salah satu kebutuhan penting agar program sosialisasi, edukasi, penguatan kelembagaan, serta penyelesaian sengketa informasi dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan.
KI Babel berharap Diskominfo Babel sebagai mitra strategis dapat terus membangun koordinasi dan sinergi dalam mendukung agenda keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi titik awal penguatan komunikasi antara kedua lembaga dalam membangun ekosistem informasi publik yang lebih terbuka.
Sebab, esensi keterbukaan informasi bukan sekadar membuka dokumen atau memenuhi permintaan masyarakat. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni memastikan masyarakat mendapatkan hak atas informasi, badan publik menjalankan kewajibannya, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan terus terbangun.
KI Babel ingin memastikan satu hal: keterbukaan informasi tidak hanya hadir ketika sengketa terjadi, tetapi menjadi budaya sebelum sengketa muncul.
