Nantinya dalam forum tersebut, Didit mengatakan akan ada beberapa unsur yang terlibat untuk memastikan penyaluran CSR dengan tepat sasaran.
“Untuk membentuk forum insya Allah, pada saat rapat akan membuat jadwal lagi. Mengundang semua perusahaan ini bukan eksekutif, tapi pengawasan setiap eksekutif kita akan melibatkan Kejati dan lainnya,” bebernya.
Senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar, terkait kewajiban perusahaan dalam menyalurkan CSR.
Jangan mengeruk keuntungan, tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Kami masih tahap menghimbau, tapi kedepan kita akan merevisi Perdanya. Harus ada ruang berbaginya, dengan masyarakat yang lebih besar,” ucap Eddy Iskandar.
Sementara anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol mengungkapkan CSR dari perusahaan belum optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat.
APBD Rp 5 Miliar hanya untuk memperbaiki jalan, plat mobil juga tidak ada yang BN. Coba CSR benerin jalannya, lalu kami minta plasma 20 persen itu penuhi dulu,” ungkapnya.
