Selain laporan kinerja, pemerintah daerah juga mendorong pembaruan regulasi melalui Raperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian ini mengacu pada regulasi terbaru agar pengelolaan aset lebih tertib dan akuntabel.
Debby menegaskan bahwa aset daerah bukan sekadar inventaris, tetapi bagian penting dari pelayanan publik yang harus dikelola secara profesional.
“Kita ingin pengelolaan barang milik daerah lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia pun tidak menutup diri terhadap kekurangan yang masih ada.
“Masih banyak yang perlu kita benahi. Karena itu, kami berharap masukan dari DPRD menjadi energi perbaikan ke depan,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan semangat kolaborasi yang tetap terjaga. Di tengah dinamika dan perbedaan pandangan, satu tujuan tetap sama: membangun Bangka Selatan yang lebih baik.
Dan dari ruang sidang itu, satu pesan menguat—bahwa pemerintahan yang sehat bukan yang tanpa kritik, tetapi yang mau terus memperbaiki diri.
