Di Balik Angka dan Surplus, Debby Ingatkan: Pemerintahan Harus Terus Dikritisi (E: Tono.Asw)
TOBOALI, LIPUTANSATU.COM, — Laporan disampaikan, angka ditampilkan, dan capaian dipaparkan. Namun bagi Debby Vita Dewi, esensi dari LKPJ bukan sekadar statistik—melainkan ruang evaluasi untuk memperbaiki arah pembangunan.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Senin (30/3/2026), ia memaparkan LKPJ Tahun Anggaran 2025 sekaligus Raperda perubahan pengelolaan barang milik daerah.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada DPRD dan masyarakat. Apa yang sudah dicapai, dan apa yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai 96,64 persen atau Rp846,90 miliar dari target Rp876,31 miliar. Sementara PAD tercatat Rp96,36 miliar atau 89,63 persen.
Belanja daerah juga menunjukkan serapan tinggi, yakni 95,72 persen dengan realisasi Rp840,77 miliar. Hasilnya, pemerintah daerah mencatatkan surplus Rp6,13 miliar dan SILPA Rp8,14 miliar.
Namun angka-angka itu tidak serta-merta menutup ruang kritik.
“Apakah surplus ini menunjukkan efisiensi, atau justru ada program yang belum berjalan maksimal?” tanya seorang peserta rapat.
“Kita harus melihatnya secara objektif. Surplus bisa menjadi indikator baik, tapi juga harus kita evaluasi secara mendalam,” jawab Debby.
