“Sekitar 60 kendaraan terdampak. Kita sepakat proses aktivasi dipercepat, bahkan bisa selesai dalam 1×24 jam setelah persyaratan lengkap,” ungkap Didit.
Namun di balik solusi tersebut, masih ada persoalan lain yang tak kalah penting—keterbatasan kuota BBM. Para sopir menilai jatah 60 liter per hari belum memadai untuk perjalanan distribusi jarak jauh.
DPRD pun mendorong adanya kebijakan khusus yang lebih adaptif. Sebab, bagi kendaraan pengangkut sembako, keberlangsungan operasional bukan hanya soal usaha, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Distribusi bahan pokok harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan hambatan teknis berdampak pada stabilitas harga,” tegas Didit.
Audiensi ini menjadi titik terang. Kesepakatan yang dihasilkan diharapkan mampu memulihkan kelancaran distribusi logistik di Bangka Belitung.
Karena pada akhirnya, di balik deru mesin truk yang kembali berjalan, ada satu hal yang dijaga: agar kebutuhan pokok tetap terjangkau di meja makan masyarakat.
