Menakar Kinerja, Menagih Tanggung Jawab: DPRD Babel Dorong Perubahan Nyata (E: Yosua.Asw)
PANGKALPINANG, LIPUTANSATU.COM, – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memainkan peran strategisnya sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Babel, Air Itam, Senin (27/4/2026), dua isu besar diangkat ke permukaan: evaluasi kinerja pemerintah melalui LKPJ 2025 dan persoalan krusial sektor perkebunan sawit.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD, Edi Iskandar, rapat tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus tekanan moral bagi pemerintah daerah. Rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar catatan tahunan, melainkan arah koreksi yang harus ditindaklanjuti.
“Setiap rekomendasi adalah hasil kajian mendalam. Kami memastikan penggunaan anggaran dan program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
DPRD menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari efektivitas program, kualitas pelayanan publik, hingga pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat. Semua dirangkum dalam dokumen yang sarat dengan evaluasi dan harapan.
Sebelum disahkan, seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhirnya—menandai bahwa proses ini berjalan secara kolektif dan transparan.
Namun perhatian DPRD tak hanya tertuju pada laporan kinerja. Persoalan program plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan kelapa sawit turut menjadi fokus utama.
