Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar mulai menyusun langkah strategis dalam membangun ekowisata mangrove sebagai salah satu sektor unggulan daerah.
“Pemprov harus hadir melalui kebijakan yang jelas, mulai dari penataan kawasan, pembangunan fasilitas pendukung, promosi wisata, hingga pemberdayaan masyarakat agar mereka menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kawasan mangrove,” katanya.
Menurut Imam, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengembangan ekowisata tidak hanya menghasilkan PAD, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat pesisir.
“Kalau dikelola bersama masyarakat, manfaatnya akan berlipat. Pedagang kecil hidup, UMKM berkembang, jasa wisata tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi daerah bergerak,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa manfaat mangrove jauh melampaui aspek ekonomi. Ekosistem ini memiliki kemampuan menyerap gas rumah kaca, menjaga keseimbangan ekologi, melindungi garis pantai dari abrasi, serta menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut.
“Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga masa depan Bangka Belitung. Kita memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Imam berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Pemprov Bangka Belitung untuk menghadirkan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“DKI Jakarta sudah membuktikan bahwa kawasan konservasi bisa menjadi destinasi wisata yang menghasilkan. Bangka Belitung memiliki potensi yang tidak kalah besar. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, saya optimistis ekowisata mangrove dapat menjadi ikon baru sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan,” tutupnya.
