Pandangan tersebut sejalan dengan Anggota DPRD Bangka Selatan Dapil III, , yang menyoroti karakter wilayah kepulauan.
“Untuk wilayah kepulauan seperti Lepar Pongok, infrastruktur adalah fondasi pelayanan dan penggerak ekonomi. Termasuk rumah dinas dokter dan penguatan sarana Puskesmas agar pelayanan kesehatan optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, pada Musrenbang Kecamatan Simpang Rimba, isu konektivitas menjadi perhatian utama. Ari menilai percepatan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada kapasitas fiskal daerah.
“Pemerataan pembangunan tidak bisa semata-mata bertumpu pada kemampuan fiskal daerah. Kita harus aktif membuka akses pembiayaan dari APBN dan dukungan pusat agar kebutuhan infrastruktur dasar tetap terpenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas untuk menghubungkan desa, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta menekan biaya logistik.
“Ketika akses terbuka, distribusi lancar, biaya angkut turun, maka ekonomi masyarakat otomatis bergerak. Itulah dampak nyata yang ingin kita capai di Simpang Rimba,” tutup Ari.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya membangun daerah secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
