Aliansi Andalas Dideklarasikan, WALHI Sebut Sumatera Sedang Menuju Krisis yang Mengancam Generasi Mendatang (E: Yosua.Asw)
PEKANBARU, LIPUTANSATU.COM, — Dari Aceh hingga Lampung, alarm bahaya itu kini terdengar semakin keras. Hutan-hutan Sumatera terus menyusut, sungai tercemar, pesisir rusak, gambut terbakar, dan konflik agraria semakin meluas. Di tengah situasi yang disebut telah memasuki fase darurat ekologis, WALHI se-Sumatera resmi mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera (Andalas).
Deklarasi dilakukan dalam forum konsolidasi regional yang berlangsung di Pekanbaru, 24–25 Mei 2026, dengan melibatkan sembilan Eksekutif Daerah WALHI dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.
Aliansi Andalas dibentuk sebagai gerakan kolektif untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat dan bentang alam Sumatera yang dinilai terus dihancurkan oleh ekspansi industri ekstraktif dan buruknya tata kelola sumber daya alam.
Dalam pernyataannya, WALHI menyebut Pulau Sumatera sedang menghadapi krisis ekologis besar yang dampaknya tidak lagi bisa dianggap biasa.
Sekitar lima juta masyarakat miskin disebut menjadi kelompok paling terdampak akibat bencana ekologis yang terus berulang. Mereka menghadapi ancaman kehilangan rumah, lahan pertanian, sumber penghidupan, hingga akses terhadap air bersih.
Banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, abrasi pantai, intrusi air laut, hingga konflik perebutan tanah kini menjadi kenyataan yang terus menghantui masyarakat di berbagai wilayah Sumatera.
Di Aceh, WALHI mencatat lonjakan deforestasi dan kerusakan daerah aliran sungai yang memicu meningkatnya frekuensi banjir dan longsor.
Sementara di Sumatera Utara, kawasan hutan penting seperti Ekosistem Leuser dan Batang Toru terus terdesak oleh proyek-proyek ekstraktif dan pembukaan lahan skala besar.
“Banjir dan longsor yang terjadi bukan sekadar bencana alam, tetapi akibat langsung dari pembukaan hutan secara masif,” kata Direktur WALHI Sumut, Rianda Purba.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Aktivitas tambang emas ilegal disebut telah menghancurkan lebih dari 10 ribu hektare hutan dan lahan serta menyebabkan puluhan korban jiwa sejak 2012.
