DPRD dan Masyarakat Satu Suara
Dalam forum RDP itu, beberapa anggota DPRD Babel bahkan secara terbuka menyatakan keheranan mereka terhadap cara komunikasi PT Thorcon yang “tidak terbuka, tidak jujur, dan tidak sensitif terhadap keresahan publik.” Mereka sepakat, Babel harus menarik rem darurat.
“Kita tidak ingin masyarakat terus dibayangi proyek yang belum jelas dasar hukumnya, apalagi yang bisa mengancam keselamatan lingkungan dan generasi mendatang,” kata salah satu anggota DPRD.
Sinyal politik ini jelas: Babel berkata cukup, rencana PLTN Pulau Gelasa jangan diteruskan.
Sayonara, PLTN Babel
Kini, kalimat “Sayonara PLTN Gelasa” menjadi simbol perlawanan masyarakat Bangka Belitung terhadap proyek yang dianggap penuh misteri dan risiko.
Slogan itu bergema di media sosial, dibicarakan di warung kopi, dan menjadi bahan diskusi di berbagai komunitas dan organisasi.
Masyarakat Babel sadar bahwa mereka sedang melawan bukan hanya sebuah perusahaan, tapi konsep pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat dan keselamatan lingkungan.
Sayonara PLTN bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menolak pembangunan yang mengabaikan kemanusiaan.
Bangka Belitung memilih untuk tetap menjadi negeri yang tenang, hijau, dan hidup dari laut serta tambangnya sendiri—tanpa reaktor yang mengintai di balik horizon.
Sayonara PLTN Gelasa, karena keselamatan rakyat tidak boleh dijadikan eksperimen.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan perwakilan PT Torkon Indonesia, pihak perusahaan mengakui kesalahan komunikasi dan minimnya sosialisasi.
“Kami akui ini jadi pembelajaran bagi kami. Ke depan, edukasi dan sosialisasi akan dilakukan lebih masif dan transparan kepada masyarakat,” ujar perwakilan PT Torkon dalam wawancara, Senin (10/11/2025).
Warga Menolak, Proyek Ditinjau Ulang
Dalam paparan di hadapan DPRD Babel dan berbagai perwakilan komponen masyarakat Babel, perusahaan menyebut proyek tersebut masih dalam tahap kajian awal, belum pada tahap pembangunan fisik. Namun, kabar soal penetapan Pulau Gelasa sebagai lokasi “uji kelayakan” sudah terlanjur membuat masyarakat panik.
“Mungkin karena ini soal nuklir, masyarakat langsung berpikir risikonya tinggi. Padahal masih kajian. Tapi kami akui, kurangnya sosialisasi membuat isu ini berkembang cepat,” ujar Dirop dan Kepala SDM PT TPI Dhita Karunia Ashari.
Puncaknya, ketika gelombang penolakan datang dari berbagai pihak — mulai dari nelayan, tokoh masyarakat, hingga organisasi lingkungan. PT Torkon akhirnya menyatakan tidak akan memaksakan proyek ini jika warga tidak setuju.
“Kami menghormati pendapat masyarakat. Kami tidak mau ada gesekan. Jika memang ditolak, kami pikirkan kembali. Kami tidak akan lanjutkan,” ucap Dhita.
