Namun, ia mengingatkan bahwa status aktif kepesertaan juga berkaitan erat dengan beban anggaran. Karena itu, masyarakat perlu memahami mekanisme dan pembiayaan yang menopang program tersebut.
Menurutnya, kemandirian fiskal kabupaten dan kota menjadi kunci keberlanjutan program kesehatan. Ia berharap komitmen penganggaran melalui APBD dapat diperkuat, bahkan melampaui 20 persen sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menjamin layanan kesehatan.
“Jangan sampai hanya mengandalkan APBN atau bantuan provinsi. Komitmen anggaran harus nyata dan berkelanjutan,” katanya menegaskan.
Pada akhirnya, Me Hoa menekankan bahwa penerima manfaat dari desil satu hingga lima harus disokong bersama tanpa pandang bulu. Kesehatan, tegasnya, bukan sekadar program, melainkan hak masyarakat yang harus dijaga dengan kebijakan yang adil dan data yang akurat.
