Dalam rekomendasinya, DPRD meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Inspektorat diminta memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap seluruh OPD. BPP2RD diminta memperbarui basis data wajib pajak melalui inventarisasi dan validasi berkala, termasuk mengintegrasikan data PBB-P2 dengan data PBG agar objek pajak lebih akurat.
BKPSDM diminta meningkatkan koordinasi terkait penyelesaian persoalan administrasi kepegawaian. Sementara Bapperida diminta lebih cermat mengendalikan pelaksanaan anggaran dan kontrak agar kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.
DPRD juga menyoroti pentingnya penyusunan SOP verifikasi pertanggungjawaban perjalanan dinas oleh Inspektorat guna meminimalisasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi.
Di bidang infrastruktur, DPUPR dan Disperkim diminta memperketat pengawasan proyek pembangunan. Sementara RSUD Sejiran Setason, Dinas Kesehatan, serta OPD terkait diminta meningkatkan pengawasan pelaksanaan kontrak dan pengelolaan anggaran.
Tak hanya itu, DPRD mendorong peningkatan tata kelola Dana BOS di seluruh sekolah, optimalisasi pengelolaan obat di fasilitas kesehatan, serta pembenahan administrasi dan pengamanan aset daerah melalui BPKAD bersama perangkat daerah terkait.
DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
