Bangka TengahBerita

Proyek Nuklir Tanpa Dialog: Forlabb Bongkar Minimnya Keterbukaan PLTT Thorcon di Bangka Tengah

×

Proyek Nuklir Tanpa Dialog: Forlabb Bongkar Minimnya Keterbukaan PLTT Thorcon di Bangka Tengah

Sebarkan artikel ini

Jika benar aktivitas telah berjalan sebelum izin tapak final, maka muncul pertanyaan serius: sejauh mana pengawasan negara berjalan?

Tak hanya PT Thorcon yang dikritik. Forlabb juga menyoroti sikap pemerintah daerah, DPRD, hingga Bapeten yang dinilai belum cukup terbuka kepada masyarakat.

“Kami harap Pemda, DPRD, dan Bapeten juga terbuka. Sejauh mana tahapan yang sudah dilaksanakan, apa hasil kajian-kajian PT Thorcon di Pulau Gelasa—itu hak publik untuk tahu,” ujar Eka.

Dalam konteks Bangka Belitung yang memiliki sejarah panjang konflik sumber daya alam, ketertutupan informasi sering kali berujung pada krisis kepercayaan.

Masyarakat belajar dari pengalaman bahwa proyek besar yang minim partisipasi publik kerap menyisakan masalah lingkungan dan sosial di kemudian hari.

Energi Bersih, Tapi Prosesnya Kok Keruh?

PLTT berbahan bakar thorium kerap dipromosikan sebagai teknologi nuklir yang lebih aman dan ramah lingkungan.

Namun bagi masyarakat di sekitar lokasi, klaim teknologi tinggi tidak otomatis menghapus kekhawatiran.

Tanpa sosialisasi berkelanjutan, tanpa penjelasan terbuka tentang risiko, manfaat, dan mitigasi dampak, istilah “energi bersih” justru terasa elitis, dan jauh dari realitas warga pesisir yang akan hidup berdampingan dengan fasilitas tersebut.

“Kami akan terus melakukan gerakan-gerakan jika tidak mendapat informasi secara lengkap,” tegas Eka, menandai bahwa resistensi publik bisa semakin menguat jika ruang dialog terus ditutup.

Apa yang terjadi di Bangka Tengah bisa menjadi alarm dini bagi pemerintah pusat dan investor. Proyek strategis nasional, terlebih yang menyentuh isu sensitif seperti nuklir, tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknokratis dan perizinan administratif.

Tanpa transparansi, tanpa pelibatan publik yang bermakna, dan tanpa komunikasi yang jujur sejak awal, proyek sebesar apa pun berisiko kehilangan legitimasi sosialnya.

Pulau Gelasa hari ini bukan hanya soal lokasi PLTT. Ia telah menjelma menjadi cermin: sejauh mana negara dan investor benar-benar menghormati hak masyarakat untuk tahu, memahami, dan menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *