Menurutnya, persoalan tambang rakyat di Bukit Layang bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial bagi warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang timah rakyat. “Mereka bukan pengusaha besar. Mereka hanya masyarakat sekitar yang ingin bertahan hidup. Di tengah ekonomi yang tidak mudah, wajar kalau mereka berharap ada solusi nyata,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, masyarakat Bukit Layang menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk permintaan agar harga jual timah kepada PT Timah dinaikkan.
Imam menilai aspirasi tersebut sebagai jeritan rakyat kecil yang berharap pemerintah dan perusahaan hadir memberi solusi.
“Harapan mereka sederhana: harga timah bisa lebih layak dan aktivitas menambang bisa segera jalan. Kami di DPRD hanya meneruskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Bangka, yang memang menjadi tanggung jawab moral dan politik saya sebagai wakil mereka,” ujarnya.
Imam juga mengapresiasi langkah Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang memfasilitasi dialog terbuka tersebut, sehingga masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah dapat duduk satu meja. “Terima kasih kepada PT Timah yang sudah memberikan jawaban cukup positif. Ini langkah baik agar masyarakat bisa tenang, perusahaan tetap jalan, dan lingkungan tetap dijaga,” tambahnya.
Menurut Imam, kesepakatan yang dihasilkan dalam audiensi itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari penataan tambang rakyat yang lebih tertib, legal, dan berkeadilan. Ia menegaskan, DPRD Babel akan terus mengawal agar hasil kesepakatan benar-benar dijalankan di lapangan.
“Kesepakatan ini harus jadi solusi konkret, bukan sekadar wacana. Saya akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Bangka, karena suara mereka adalah amanah yang harus saya jaga,” tutup Imam Wahyudi.
