Paripurna yang Menguji: DPRD Bongkar Evaluasi, 38 Rekomendasi Jadi Alarm Kinerja Pemkab Bangka Barat (P/E: Dini. Asw)
MENTOK, LIPUTANSATU.COM, — Tak ada yang benar-benar tenang dalam sebuah evaluasi. Di balik suasana formal Rapat Paripurna DPRD Bangka Barat, tersimpan pesan tegas: kinerja harus diukur, dan kekurangan tak boleh disembunyikan.
Bertempat di Gedung Mahligai Betason pada kamis, (30/4), DPRD Kabupaten Bangka Barat menyampaikan rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Forum ini dihadiri langsung oleh Bupati, jajaran pimpinan DPRD, Forkopimda, serta berbagai unsur undangan lainnya.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Eddy Arif, menjadi penyampai utama laporan rekomendasi. Ia menegaskan bahwa hasil yang disampaikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan hasil telaah serius terhadap capaian dan kelemahan pemerintah daerah.
Sebanyak 38 poin rekomendasi disusun secara komprehensif. Mulai dari persoalan administratif, tata kelola anggaran, hingga pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini bukan hanya catatan, tapi peringatan sekaligus arah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak,” ungkap Eddy.
