Nada serupa juga disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menilai pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. “Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara menanggapi penolakan para gubernur.
Usai pertemuan dengan jajaran APPSI, ia menilai reaksi keberatan itu wajar karena setiap daerah tentu menginginkan alokasi dana yang besar. “Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” kata Purbaya. Namun, ia menegaskan bahwa sebelum meminta tambahan anggaran, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas belanja dan tata kelola fiskal.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian TKD diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah ketat. “Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya. Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya. Purbaya juga menyinggung adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang masih tinggi di sejumlah daerah setiap tahunnya.
Hal itu, kata dia, menunjukkan masih lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah. “Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” ucapnya.
Meski protes para gubernur menguat, Kemenkeu menegaskan kebijakan pemangkasan TKD 2026 belum bersifat final.
Purbaya menyatakan, pemerintah pusat masih membuka ruang dialog dengan APPSI agar penyesuaian dana transfer dilakukan secara proporsional dan tidak menghambat pelayanan publik. Rencana ini menjadi salah satu isu paling hangat menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah tengah berupaya menata ulang postur anggaran agar program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Dalam pandangan Purbaya, protes dari para kepala daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi fiskal yang sehat. Namun, ia berharap semangat yang sama juga ditunjukkan dalam memperbaiki kualitas belanja daerah. “Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut naik,” pungkasnya.
