Lebih jauh, ia mengungkap dugaan masih maraknya praktik perdagangan timah ilegal yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kebocoran penerimaan negara.
Diskusi di ICDX berlangsung dinamis. Para anggota pansus mengupas berbagai aspek, mulai dari mekanisme perdagangan, transparansi data ekspor, hingga kemungkinan keterlibatan BUMD dalam bursa.
Direktur Utama ICDX, Nur Salam, menjelaskan bahwa ICDX dibentuk untuk menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme bursa, harga ditentukan secara terbuka dan transaksi tercatat dengan jelas.
Ia menegaskan, ICDX tidak mengatur royalti maupun kebijakan fiskal lainnya. Peran lembaga ini murni sebagai fasilitator perdagangan.
“Semua berjalan sesuai mekanisme pasar. Kami hanya memastikan sistemnya transparan dan dapat dipercaya,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa BUMD memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ICDX, selama memenuhi persyaratan legal seperti IUP dan RKAB.
Pertemuan ini menjadi titik penting dalam upaya daerah memahami sekaligus mengawal tata niaga timah. Harapannya, ke depan tidak ada lagi celah kebocoran, dan kekayaan alam Bangka Belitung benar-benar kembali memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakatnya.
