Di tengah kondisi itu, keterbatasan infrastruktur semakin terasa. Dari kebutuhan ideal tujuh hingga delapan TPS 3R, saat ini baru tersedia tiga, dan hanya satu yang benar-benar beroperasi.
Tak hanya itu, armada pengangkut sampah pun belum mencukupi. Pemkot membutuhkan tambahan lima truk besar untuk kawasan pasar serta motor sampah untuk menjangkau permukiman padat dengan akses sempit.
Ke depan, Pemkot akan menerapkan pola pengelolaan berbasis hulu. Sampah diolah lebih dulu di TPS 3R melalui proses pemilahan dan daur ulang, sebelum sisa residu dimusnahkan dengan insinerator.
“Ini bukan sekadar soal membuang, tapi bagaimana kita mengelola sejak awal,” kata Saparudin.
Ia berharap, kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur sekaligus memperkuat edukasi publik.
Bagi Pangkalpinang, perang melawan sampah bukan hanya tentang kebersihan kota—tetapi juga tentang membangun kesadaran bersama demi masa depan lingkungan yang lebih layak.
