Dalam kerangka ekonomi pembangunan, kegagalan ini mencerminkan absennya peran negara dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar (market failure). Negara seharusnya hadir untuk memastikan distribusi nilai yang lebih adil dalam rantai produksi, bukan justru membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa kontrol yang memadai. Ketika negara gagal menjalankan fungsi ini, maka yang terjadi adalah reproduksi ketimpangan yang terus-menerus merugikan petani.
Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah daerah tidak dapat lagi berhenti pada aspek teknis kebijakan, tetapi harus menyentuh aspek komitmen politik. Lemahnya implementasi kebijakan harga TBS menunjukkan bahwa perlindungan terhadap petani belum menjadi prioritas yang sungguh-sungguh. Kebijakan yang ada lebih mencerminkan formalitas birokrasi daripada keberpihakan yang nyata.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih fundamental. Pemerintah daerah harus keluar dari pola kebijakan yang bersifat simbolik menuju kebijakan yang memiliki daya paksa dan dampak nyata. Penguatan regulasi, penerapan sanksi terhadap pelanggaran harga, serta intervensi struktural dalam pembangunan industri sawit menjadi langkah yang tidak dapat ditunda.
Jika tidak, maka kebijakan harga TBS akan terus berada dalam lingkaran formalitas tanpa makna, sementara petani tetap menjadi pihak yang menanggung beban terbesar dari kegagalan kebijakan tersebut.
Referensi:
– ANTARA. 2026. Penetapan harga TBS Bangka Belitung periode April.
– RRI. 2026. Harga TBS sawit Babel periode April.
– Babel Pos. 2026. Ketidaksesuaian harga TBS di tingkat petani.
– Sawit Indonesia. 2026. Mekanisme penetapan harga TBS dan peran perusahaan.
– KataBabel. 2026. Faktor struktural penyebab rendahnya harga TBS.
