Imelda pun menyatakan siap berjalan bersama Imam untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bangka.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya datang menyampaikan keluhan, kemudian selesai begitu saja. Aspirasi harus dikawal. Tentu semuanya membutuhkan data, administrasi dan proses, tetapi kami siap memperjuangkannya,” kata Imelda.
Persoalan lain yang tak kalah mengusik warga adalah harga kebutuhan pokok.
Beras subsidi yang seharusnya menjadi penyangga masyarakat berpenghasilan rendah dinilai masih mahal ketika berada di pasaran. MinyaKita dan gas elpiji 3 kilogram juga ikut dikeluhkan.
Keresahan itu menunjukkan satu hal: bagi masyarakat, kebijakan pemerintah baru terasa ketika menyentuh harga yang mereka bayar setiap hari.
Imam menilai persoalan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih serius.
“Kalau harga di lapangan berbeda jauh dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, jangan hanya dilihat dari kantor. Turun ke pasar. Lihat langsung. Pemerintah harus tegas kalau ditemukan permainan harga,” ujarnya.
Sementara Imelda menilai persoalan tersebut juga harus dilihat dari sisi kemandirian ekonomi.
Menurutnya, daerah perlu membangun industri pengolahan agar produk yang dihasilkan masyarakat tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Kita harus mulai mengubah cara berpikir. Jangan terus-menerus menjual bahan mentah. Kalau bisa diolah sendiri menjadi barang jadi, nilai tambahnya tinggal di daerah dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tutur Imelda.
Kepala Desa Karya Makmur, Ustadz Barwi, menyambut positif pelaksanaan reses tersebut.
Menurutnya, kehadiran dua anggota DPRD Babel itu memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung tanpa sekat.
“Warga memang membutuhkan ruang seperti ini. Mereka ingin didengar, bukan hanya saat ada pemilu. Ketika wakil rakyat datang dan duduk bersama masyarakat, banyak persoalan yang akhirnya bisa dibicarakan secara terbuka,” kata Barwi.
Reses di Karya Makmur akhirnya bukan hanya tentang siapa yang berbicara paling keras. Ia tentang siapa yang bersedia mendengar paling dalam.
Sebab bagi warga, suara yang mereka titipkan bukan sekadar kalimat untuk dicatat dalam berita acara. Di dalamnya ada tanah tempat mereka berpijak, harga beras yang mereka beli, gas untuk memasak, serta masa depan anak-anak mereka.
Kini, bola berada di tangan para wakil rakyat: membawa suara itu dari balai desa menuju meja parlemen, lalu mengubahnya menjadi perjuangan yang nyata.
