Padahal, dugaan penyalahgunaan dana desa itu berdampak langsung terhadap kesejahteraan perangkat desa. Sejak Agustus 2025, honor aparat desa, kepala dusun, RT, BPD, marbot, dan petugas kebersihan belum juga dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan perangkat desa yang merasa hak mereka diabaikan.
Sebelumnya, hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi kuat keterlibatan bendahara desa Sandopa dan Kades Bahtiar Efendi dalam pengelolaan dana yang tidak transparan. Bahkan, Bahtiar sempat menggunakan dana desa sebesar Rp10,9 juta untuk kepentingan pribadi sebelum akhirnya mengembalikannya.
Sikap bungkam sang kades kini menjadi sorotan utama publik. Di saat masyarakat menuntut transparansi dan tanggung jawab, ketidakhadiran suara dari pemimpin desa justru memperkuat dugaan adanya upaya menutupi persoalan yang lebih besar di balik skandal ini.
Pihak kejaksaan disebut telah memanggil beberapa perangkat desa untuk dimintai keterangan. Warga berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti kasus yang dinilai mencoreng kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.
