Namun, ia juga menegaskan batasan peran DPRD. Intervensi langsung terhadap mekanisme bisnis bukanlah jalan yang ditempuh. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten.
“Kita ingin adil. Petani tidak dirugikan, tapi dunia usaha juga tetap berjalan,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Babel akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum.
Di tengah upaya jangka pendek tersebut, Didit juga menatap jauh ke depan. Ia menyoroti pentingnya pembangunan refinery sebagai bagian dari strategi hilirisasi, agar daerah tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga menikmati nilai tambah dari industri sawit.
“Ke depan, kita tidak boleh hanya menjual hasil. Kita harus mengolahnya. Di situlah kekuatan ekonomi daerah akan tumbuh,” tutupnya.
Di antara angka dan kebijakan, satu hal yang jelas: harapan petani kini bertumpu pada keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan.
