Hetifah merespons dengan komitmen kuat. Ia menyebut bahwa masukan dari Babel akan menjadi bagian penting dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Kami datang untuk mendengar. Apa yang kami dapat hari ini akan kami bawa ke pembahasan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, isu pemerataan pendidikan dan kualitas tenaga pengajar menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti.
Di hari yang sama, fokus pembangunan juga diperluas. Hidayat Arsani menerima audiensi Kepala BPKP Babel, Deddy Yudistira, serta perwakilan Kementerian PUPR untuk membahas penguatan pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan itu, Hidayat kembali menegaskan prinsip pemerintahannya.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi. Pembangunan harus tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rangkaian pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pusat dan daerah—sebuah upaya nyata untuk memastikan Babel tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan dalam kebijakan nasional.
