Selain mengevaluasi realisasi pendapatan daerah, rapat tersebut juga menjadi ruang kontrol terhadap capaian program kerja seluruh OPD agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai target.
Prof. Saparudin menekankan pentingnya budaya kerja yang transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kita bekerja harus terkontrol dan terbuka. Masyarakat juga harus bisa menilai bagaimana kinerja pemerintah, baik secara administrasi maupun di lapangan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk memahami visi dan misi kepala daerah, terutama menyangkut persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan sampah, optimalisasi retribusi daerah, hingga program perumahan guru disebut menjadi fokus utama yang harus segera dibenahi bersama.
“Pengelolaan sampah, retribusi, dan program perumahan guru menjadi perhatian kita bersama dan harus terus dibenahi,” ujarnya.
Prof. Saparudin turut meminta seluruh jajaran pemerintahan agar tidak lambat merespons persoalan masyarakat. Menurutnya, kecepatan pelayanan menjadi ukuran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pelaksanaan APBD harus berjalan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sehingga target APBD kita dapat terealisasi dengan baik,” pungkasnya.
