Kabar positif datang dari sektor pajak daerah yang realisasinya telah melampaui 35 persen. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penghitungan rinci terhadap beberapa jenis pajak yang masih dalam proses penyesuaian.
Di tengah upaya mengejar target pendapatan, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan serius berupa defisit pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) yang nilainya diperkirakan menembus lebih dari Rp4 miliar.
Untuk mengantisipasi kondisi itu, dana SILPA akan dimanfaatkan dalam APBD Perubahan. Sebagian sumber SILPA berasal dari efisiensi anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya dipotong hingga 50 persen.
“Dana yang tersedia harus diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, terutama layanan kesehatan yang menyangkut kepentingan publik,” ungkap peserta rapat.
Selain persoalan anggaran, pemerintah juga menemukan potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor reklame. Lebih dari 80 billboard besar di Pangkalpinang diketahui belum memiliki izin resmi.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk memperkuat pengawasan perizinan melalui PTSP dan penataan lingkungan hidup demi mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Melalui evaluasi rutin ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
