“Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini naik 0,76 persen. Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ungkapnya.
Menurut Efrianda, persoalan utama yang masih dihadapi adalah belum terpadunya data penerima bantuan, sehingga banyak program belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Banyak bantuan yang sudah disalurkan, tetapi karena data yang tumpang tindih dan belum terintegrasi, hasilnya belum optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, sesuai regulasi yang berlaku, seluruh perangkat daerah dan mitra nonpemerintah harus menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kami meminta seluruh pihak menjadikan DTSEN sebagai basis bersama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberian bantuan masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Bangka Tengah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), pimpinan instansi vertikal, para kepala OPD, serta camat se-Bangka Tengah. Narasumber nasional dan daerah memberikan penguatan teknis terkait tata kelola data dan percepatan pengentasan kemiskinan.
