“Krisis kepercayaan inilah kemudian yang harus dipulihkan, dengan kerja-kerja yang beretika dan berintegritas agar terbangun kepercayaan publik kembali,” tegasnya.
Imam juga mengingatkan bahwa sistem pemerintahan yang berlandaskan trias politica harus dipahami secara benar. Setiap lembaga memiliki tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Kesalahan memahami posisi tersebut dapat berujung pada tumpang tindih peran dan melemahkan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, mahasiswa perlu membekali diri bukan hanya dengan keberanian berbicara, tetapi juga pengetahuan dan etika.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Sekolah Parlemen, Maria, mengatakan kegiatan tersebut memang dirancang sebagai ruang kaderisasi politik bagi mahasiswa.
Ia menjelaskan, gagasan Sekolah Parlemen berangkat dari keinginan untuk membangun peran mahasiswa sebagai legislator muda dalam menyerap aspirasi dan mengawal kebijakan publik yang responsif dan berintegritas, menuju tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan.
Menariknya, peserta tidak hanya berasal dari lingkungan DPM. Kegiatan tersebut diikuti anggota dewan mahasiswa dari berbagai fakultas, Gubernur Eksekutif Mahasiswa, himpunan mahasiswa, siswa SMA hingga anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Keragaman peserta membuat diskusi semakin berwarna. Ruang kelas tidak lagi sekadar menjadi tempat menerima materi, tetapi berubah menjadi arena bertukar gagasan tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan.
Sebab politik pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan.
Politik adalah tentang bagaimana kepercayaan rakyat dijaga. Dan sebelum seseorang dipercaya memegang kekuasaan, ia harus terlebih dahulu belajar menjaga integritasnya.
Dari Sekolah Parlemen UBB inilah harapan itu ditanam—agar kelak lahir legislator muda yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mendengar, memahami dan memperjuangkan suara rakyat.
