Karena itu, langkah konsultatif dipilih, dengan mengajukan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri agar sebagian komponen belanja dapat disesuaikan dalam struktur anggaran yang lebih fleksibel.
“Harapannya, total belanja pegawai tahun 2027 tetap sesuai mekanisme aturan yang ditetapkan Kemendagri,” tambahnya.
Lebih dalam dari sekadar pembahasan teknis, rapat ini mencerminkan upaya membangun sinergi antara legislatif dan eksekutif. Sebab tanpa kolaborasi, arah pembangunan hanya akan menjadi wacana.
Kini, di tengah dinamika dan tantangan, satu harapan mengemuka: agar setiap rencana yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan benar-benar menjelma menjadi kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal angka—melainkan tentang masa depan yang ingin diwujudkan bersama.
