Ketika masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai mekanisme penjualan, harga, maupun aturan yang berlaku, kekecewaan mudah tumbuh. Jika tidak dijelaskan dengan baik, ruang kosong itu akan diisi oleh rumor, provokasi, bahkan kepentingan pihak tertentu.
“Kalau dalam kehidupan perekonomian, saya lihat banyak masyarakat kecewa. Tapi pelampiasannya jangan sampai terjadi demo yang anarkis. Kesenjangan sosial memang sangat nyata,” katanya.
Burhaini berharap tata kelola pembelian bijih timah dilakukan secara adil dan transparan. Ia juga meminta setiap kebijakan disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami aturan, bukan menebak-nebak aturan.
Di sisi lain, ia tidak ingin masyarakat menggunakan alasan ekonomi untuk mengabaikan hukum.
Para penambang, katanya, tetap harus bekerja sesuai wilayah yang diperbolehkan.
“Kalau memang dalam KP (IUP), bekerja dalam KP (IUP). Kalau di luar KP (IUP), jangan dikerjakan. Itu saja, supaya aman dan kita sama-sama menghargai aturan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penanda yang jelas terhadap wilayah pertambangan. Jangan sampai masyarakat bekerja tanpa mengetahui secara pasti batas wilayah yang boleh dan tidak boleh ditambang.
Ia juga menyampaikan peringatan yang lebih dalam: jangan biarkan masyarakat menjadi korban ketika situasi sedang keruh.
“Kita ini dalam air keruh, jangan sampai dimanfaatkan orang. Kalau kita tidak berpikir, kita yang hancur,” katanya.
Burhaini berharap pemerintah, perusahaan, masyarakat dan aparat tidak menunggu persoalan membesar sebelum membuka ruang komunikasi.
Dialog, menurutnya, harus hadir sebelum kemarahan menemukan jalannya sendiri.
Sebab, masyarakat pada dasarnya tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan.
“Masyarakat sebenarnya tidak banyak menuntut. Kalau kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi, tentu tidak akan macam-macam. Mereka hanya ingin mendapatkan hak dan penghidupan yang layak,” ujarnya.
Di balik suara keras tentang timah, sesungguhnya ada suara yang jauh lebih sederhana: ingin bekerja, ingin menjual hasil kerja, ingin membawa uang pulang, dan ingin memastikan keluarga tetap makan esok hari.
Karena itu, Burhaini meminta semua pihak tidak menutup mata terhadap keresahan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Kalau memang ada hak mereka, berikan sesuai ketentuan dan harapan yang wajar,” katanya.
Dan dari seorang tokoh adat berusia 76 tahun itu, pesan untuk Belitung kembali ditegaskan: aspirasi rakyat jangan dibungkam, tetapi amarah juga jangan dibiarkan membakar rumah sendiri.
