Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, S.IP., M.H., menilai berbagai kebijakan yang diterapkan DKI Jakarta layak dijadikan referensi dalam memperkuat pembangunan sektor perumahan di Bangka Belitung.
“Yang kami pelajari hari ini bukan hanya pembangunan fisik rumah susun, tetapi bagaimana sebuah kawasan permukiman dirancang agar benar-benar layak huni, memiliki fasilitas yang lengkap, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep seperti ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Bangka Belitung,” ujarnya.
Menurut Imam, kebutuhan masyarakat Bangka Belitung terhadap hunian yang layak terus meningkat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan perkembangan jumlah penduduk. Karena itu, pembangunan perumahan harus dirancang secara terpadu, mulai dari penyediaan infrastruktur dasar, sanitasi, ruang terbuka hijau, akses transportasi hingga fasilitas sosial yang memadai.
“Rumah tidak cukup hanya berdiri kokoh. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana lingkungan di sekitarnya mampu memberikan rasa aman, nyaman, sehat, dan produktif bagi masyarakat. Itulah arah pembangunan yang ingin kita dorong di Bangka Belitung,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penyediaan hunian layak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah. Harapannya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Negeri Serumpun Sebalai tidak hanya mampu mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menghadirkan lingkungan hunian yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
